Abstrak
Buku Ajar Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan ini memberikan wawasan yang mengulas mengenai prinsip sistem pembiayaan, ruang lingkup pembiayaan kesehatan, health account hingga penyusunan anggaran yang terdapat pada fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit serta sistem pembiayaan di dalamnya. Buku ini bertujuan selain untuk mengisi wawasan terkait pembiayaan dan penganggaran kesehatan juga memberi keterampilan administrasi, manajemen, dan kebijakan kesehatan yang diperlukan di industri pelayanan kesehatan guna meningkatkan kemampuan profesional para pejuang kesehatan masyarakat dari berbagai kelompok sosial. Di dalam buku ini dibahas mengenai sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia, produk dan jasa pelayanan kesehatan, metode pembiayaan kesehatan, sumber pembiayaan kesehatan, pembelanjaan pembiayaan kesehatan, pendekatan penyusunan anggaran, macam-macam anggaran, prinsip umum penganggaran, penganggaran pembiayaan rumah sakit dan puskesmas, identifikasi dan pengukuran anggaran, laporan final keuangan, model pembiayaan kesehatan, kebijakan anggaran dan Badan Layanan Umum (BLU).Judul: Buku ajar pembiayaan dan penganggaran kesehatan
Penulis: Muh. Said Mukharrim
Tahun Terbit: 2024
ISBN : 978-623-10-2827-3
Penerbit: CV. Cemerlang Publishing
Daftar Pustaka
1. Adisasmito Wiku. Sistem Kesehatan Edisi Kedua. Raja Grafindo Persada. 2009.
2. Buse, Kent, et all. Making Health PolicyUnderstanding Public Health. 2005
3. Dewi, Shita. Sistem Pembiayaan dan Kebijakan Pengendalian Biaya. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia UGM, Vol. 02, No. 2. 2013.
4. Foster, 2010. Pengaruh Kinerja Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Loyalitas Penabung, Survei di Bank Central Asia Cabang Soekarno Hatta Bandung. E-Journal, 2010. Vol. 18 (1).
5. Kotler, P., & Armstrong, G. (2011). Principles of Marketing. Pearson.
6. Murti Bhisma. Asuransi Kesehatan Berpola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Era Desentralisasi Menuju Cakupan Semesta. Institute of Health Economic and Policy Studies (IHEPS). Universitas Sebelas Maret. 2011.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72. Sistem Kesehatan Nasional. Kementerian Kesehatan RI. 2012
8. Setyawan Budi. Health Financing System. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Vol 2 No 4. 2018.
9. Siswanto. Trade-off Analysis in Indonesian Health Services System Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemkes RI. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol 13 No 2. 2010.
10. Trisnantoro L. Trend Pembiayaan Kesehatan di Berbagai Negara. Modul Magister Manajemen RS UGM. Yogyakarta. 2014.
11. Ulus, AA. 2013. Bauran Pemasaran Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Daihatsu Pada PT. Astra Internasional Manado. Jurnal MBA. Vol. 1 No. 4.
12. WHO. Achieving universal health coverage: Developing the health financing system. Technical brief for policy-makers. World Health Organization, Department of Health Systems Financing, Health Financing Policy. Number 1. 2005
13. Andreas. 2009. Promosi Dalam Konsep SDM : Definisi dan Syarat Penetapan Promosi.
14. Azwar, A, 1999. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara. Jakarta.
15. Gani A, 2019. Pembiayaan Kesehatan dan JKN. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta
16. Gotama I, Pardede D. 2010. Reformasi Jaminan Sosial Kesehatan: Pembiayaan Kesehatan, Agenda dan Isu-Isu Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Depkes R.I.
17. Handayani T, Nadjib M, 2016. Analisis Pembiayaan Kesehatan Daerah Bersumber Publik: Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2012, 2013 dan 2014. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. Vol.1 no.2
18. Perpres 72. (2012). Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
19. Sitorus E, Nurwahyuni A. 2017. Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah Di Kota Serang Tahun 2014 – 2016. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. vol 06 No. 03
20. Parmi, S. IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DI INDONESIA. PEMBIAYAAN KESEHATAN, 19.
21. SIDA, N. A. PEMBIAYAAN KESEHATAN.
22. World Health Organization. (2010). World Health Report 2010: Health systems financing: the path to universal coverage. Geneva: WHO. Available at: https://www.who.int/whr/2010/en/
23. Jae Shim, 2002, Budgeting, PT. Muara Jaya. Bandung
24. Niswonger, 1999, Anggaran, PT. Elek Media Siaga. Jakarta
25. Nafarin, 2000, Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat. Jakarta
26. Rahayu, L., & Choirunnisak, R. W. Modul Perencanaan Anggaran: Dasar Akuntansi.
27. Yesi, H. (2010). Sistem Pelaporan Penggunaan Anggaran Rutin Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
28. Amal C Syaaf. Kuliah Manajemen keuangan. Jakarta: FKM-UI. 5 Februari 1990.
29. Ascobat Gani. Beberapa Pemecahan Tentang Pengembangan Manajemen
30. Keuangan Rumah Sakit. Dalam: Hendrik M Taurany, Editor. Administrasi Rumah Sakit. Jakarta: FKM-UI 1986. Hal.172.
31. Atim, C., Bhushan, I., Blecher, M., Gandham, R., Rajan, V., Davén, J., & Adeyi, O. (2021). Health financing reforms for Universal Health Coverage in five emerging economies. Journal of Global Health, 11, 16005. https://doi.org/10.7189/jogh.11.16005
32. B.N.B. Silalahi. Prinsip Manajemen Rumah Sakit. Jakarta: LPMI, 1989. Hal. 244.
33. Budi Hartono. Manajemen Keuangan Rumah Sakit. Dalam : Hendrik M Taurany, Editor. Administrasi Rumah Sakit. Jakarta : FKM-UI, 1986. Hal. 151.
34. Cali, J., Makinen, M., & Derriennic, Y. (2018). Emerging Lessons from the Development of National Health Financing Strategies in Eight Developing Countries. Health Systems & Reform, 4(2), 136–145. https://doi.org/10.1080/23288604.2018.1438058
35. Hartono, op.cit, hal. 151.
36. Joint Learning Network, giz. (2018, Februari 27). Model Pembiayaan dan Pembayaran untuk Puskesmas. Retrieved from Kebijakan Kesehatan Indonesia: http://kebijakankesehatanindonesia.net/reviewpublikasi/3460-model-pembiayaan-danpembayaran-untuk-puskesmas
37. Kirigia, J. M., Zere, E., & Akazili, J. (2012). National health financing policy in Eritrea: A survey of preliminary considerations. BMC International Health and Human Rights, 12(1), 16. https://doi.org/10.1186/1472-698X-12-16
38. Kwon, S., & Kim, E. (2022). Sustainable Health Financing for COVID ‐19 Preparedness and Response in Asia and the Pacific. Asian Economic Policy Review, 17(1), 140–156. https://doi.org/10.1111/aepr.12360
39. A. Parasuraman, L. L. Berry and V. A. Zeithaml, "SERVQUAL: A Multiple -Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality," Journal of Retailing, vol. 64 (Spring), pp. 12 -40, 1988.
40. D. Dally, Balanced Scorecard Suatu Pendekatan Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
41. D. Setyawan, "Pendekatan Balanced Scorecard Untuk Pengukuran Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso," Jurnal Penelitian, vol. 12(2), pp. 158 - 169, 2018.
42. Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327. Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, 1996
43. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Ketentuan Umum Indonesia. 2009.
44. F. A. Mauludin, "Penerapan Balanced Scorecard Dalam Pengukuran Kinerja Organisasi Publik (Studi Kasus Pada Sekretariat Jenderal Kementrian Perdagangan)," Skripsi, 2012.
45. F. Armen and V. Azwar, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit. 2013.
46. Firmansyah, "Pengukuran Kinerja Organisasi Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung)," Skripsi, 2010.
47. H. Nawawi, Manajemen Keuangan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
48. Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002.
49. Menpan RB Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2014.
50. Moeherino, Indikator Kinerja Utama (IKU), Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
51. P. R. Niven, Balanced Scorecard: Step by Step for Government and Non Profit Agencie, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003.
52. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014.
53. Rika and M. Y. Ricky, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit Kanker Dharmais dengan Menggunakan Metode Total Architecture Synthesis. 2008.
54. S. Luis and P. Birmo, Step by Step in Cascading Balanced Scorecard to Functional Scorecard, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
55. Y. A. Nugraha Paturusi, I. M. Sukarsa, and I. G. Made Arya, “Hospital Information Sharing based on Social Network Web,” International Journal of Computer Application, 2012.
56. Harry, H. (2009). Keberpihakan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penduduk Miskin: Studi Kasus Anggaran Bidang Kesehatan di Kota Binjai. Populasi, 22(1), 38-55.
57. Jacobsen KH. 2019. Introduction to global health. Third edition. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning. George Mason University, Fairfax Virginia.
58. Kompas. 2008. “Hanya 5 Persen Perda yang Perhatikan Rakyat Miskin.” 11 Januari.
59. Multilateral aid 2015: Better partnerships for a post2015 world. Paris: OECD Publishing; 2015.
60. Setyawan FEB. 2018. Sistem Pembiayaan Kesehatan, Health financing system. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Vol (2):4.
61. Subarsono,AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
62. Sutoro, Eko. 2006. “Mengkaji Ulang Good Governance”, Jurnal Ilmu Sosial Alternatif.Thomas, Vinod, dkk. 2001. The Quality of Growth (Kualitas Pertumbuhan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
63. Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik: “Proses dan Analisis”. Jakarta: Intermedei.
64. Budi Waluyo. (2015). Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jurnal Infoartha, 3(December 2014).
65. Candrasari, M., Kurrohman, T., & Wahyuni, N. I. (2018). Analisis Kinerja Keuangan dan Pelayanan dengan Kemandirian Rumah Sakit di RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi.
66. Harry, H. (2009). Keberpihakan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penduduk Miskin: Studi Kasus Anggaran Bidang Kesehatan di Kota
67. Juliani, H. (2018). Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Administrative Law and Governance Journal, 1(2).
68. Lukman, M. (2013). Badan Layanan Umum: dari Birokrasi menuju Korporasi. Bumi Aksara.
69. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Press.
70. Ratminto, & Winarsih, A. S. (2013). Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar.
71. Tama, A. I. (2019). Kajian Kemandirian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 12(2).
72. Waluyo, I. (2011). Badan layanan umum sebuah pola baru dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja pemerintah. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 9(2).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar